In house training/penyegaran penyuluh kehutanan tingkat prop. Bangka Belitung dilaksanakan dengan anggaran yang bersumber dari APBD Prop. Bangka Belitung yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 25 April 2007 di Hotel Al-Huriyah Pangkal Pinang. Jumlah peserta sebanyak 24 orang berasal dari 6 Kab./Kota Prop. Kep. Bangka Belitung.

Pusat Bina Penyuluhan Kehutanan dipanggil sebagai pembicara, dan yang ditugaskan untuk mengisi materi adalah Bapak Ir. Hazanal Arifin, M.Sc. sekaligus mewakili IPKINDO, materi yang disampaikan pada acara tersebut adalah:
1. Kebijakan penyuluh kehutanan yang difokuskan pada program kegiatan Pusbinluh yang dapat diakses oleh daerah yaitu; Indonesia Menanam, Kampanye Gerhan, KMDM, GBPP, KUP, SPKP dan Lomba Penghijauan dan Konservasi Alam.
2. Sosialisasi UU No. 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan beserta tindak lanjut penangananya.
3. Sosialisasi tentang Organisasi Profesi Penyuluh Kehutanan (IPKINDO)
Selain dari Pusbinluh ada beberapa pembicara lain yaitu:
1. Dinas Pertanian dan Kehutanan Prop. Kep. Bangka Belitung menyampaikan materi tentang " Optimalisasi pemanfaatan hasil hutan non kayu bagi peningkatan ekonomi masyarakat sekitar hutan"
2. Kepolisian Daerah Prop. Kep. Bangka Belitung dengan materi " Upaya perlindungan hutan dan kawasan hutan partisipatif (bersama masyarakat)"
3. Biro Kepegawaian Prop. Kep. Bangka Belitung dengan materi " Penguatan kelembagaan penyuluhan kehutanan di Prop. Bangka Belitung"

Dari hasil diskusi dengan peserta In House Training dengan pembicara dari Pusbinluh didapatkan informasi sebagai berikut:
1. Di Prop. Bangka Belitung tidak ada pejabat fungsional penyuluh kehutanan sehingga kegiatan penyuluhan kehutanan dilaksanakan oleh Penyuluh Pertanian yang ada di seluruh Kep. Bangka Belitung sebanyak lebih kurang 40 orang dan penyuluh pertanian ini mengeluh karena tidak ada tambahan fasilitas dari Departemen Kehutanan.
2. Kondisi kawasan hutan baik di luar maupun didalam rusak parah akibat dari pertambangan timah, perambahan hutan, konversi lahan hutan untuk perkebunan, dll, mengakibatkan terus bertambahnya luas lahan sehingga terjadi erosi, banjir, menurunnya kesuburan tanah dan pencemaran air laut. Kegiatan penyuluhan yang terkait dengan upaya mencegah terjadinya kondisi tersebut diatas kurang mendapat perhatian dari Pemerintah baik tingkat Daerah maupun tingkat Propinsi.
3. Ada staf dari Dinas pertanian dan kehutanan Prop. Babel yang berminat menjadi Pejabat Fungsional Penyuluh Kehutanan tetapi mereka belum mengetahui prosedur dan mekanisme pengangkatan pejabat fungsional penyuluh tersebut, untuk itu diharapkan fasilitasi dari Pusbinluh dan organisasi profesi untuk memperjuangkan kepada Gubernur dan Bupati/Walikota.
4. Perlu dukungan Pusat terhadap pembentukan lembaga penyuluhan kehutanan di tingkat Propinsi dan Kabupaten/Kota.
5. Informasi yang terkait dengan kebijakan penyelenggaraan penyuluhan kehutanan kurang tersampaikan dan tersosialisasikan ke Kab./Kota.
6. Penyuluh pertanian Kab./Kota mengharapkan dikirimi dan dilengkapi dengan materi tehnis dan teknologi tepat guna bidang kehutanan sebagai bahan penyuluhan di masyarakat.

(Sumber: Laporan Ir. Hazanal Arifin, M.Sc.)